Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Era Demokrasi Liberal Dan Demokrasi Terpimpin

Abstract

Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga masa sekarang (reformasi). Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, Madrasah, Surau, dan semacamnya mempunyai andil besar terhadap proses pemerdekaan bangsa dari belenggu penjajah. Lembaga-lembaga tersebut menjadi tempat dan simbol perlawanan terhadap penjajah. Kenyataannya bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sejarah pendidikan islam di Indonesia mencakup fakta atau kejadian yang berhubungan dengan pertumbuhan  pendidikan islam di Indonesia, baik formal maupun non formal. Pada masa demokrasi liberal terjadi perdebatan ideologi maka dalam usaha untuk menyelesaikan masalah perdebatan ideologi diambilah beberapa keputusan salah satunya adalah dengan mendirikan Kementerian Agama. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden Pada 1959 maka berakhirlah masa Demokrasi liberal, berubah menjadi Demokrasi terpimpin Soekarno. Di masa Demokrasi terpimpin ini, Soekarno kembali menyuarakan ide lamanya NASAKOM (Nasionalis, Agamis,dan Komunis), suatu pemikiran yang ingin menyatukan Nasionalis “sekular”, Islam dan Komunis. Gagasan ini adalah upaya untuk meredam gejolak politik antara kelompok-kelompok tersebut. Dengan menampung ketiganya dalam satu payung, Soekarno mencoba mengendalikan tiga unsur politik ini. Maka dari itu, kebijakan yang terjadi pada masa demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin dijabarkan dalam artikel ini.